NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA

NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA

Membahas Mengenai :

a. Konsep Dasar Tentang Negara
b. Teori Tentang Terbentuknya Negara
c. Bentuk-Bentuk Negara
d. Warga Negara Indonesia
e. Hubungan Negara Dan Warga Negara


A.    KONSEP DASAR TENTANG NEGARA

1.      Pengertian Negara

          Secara etimologi, negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state (inggris), Staat (Belanda dan Jerman) atau etat (Perancis). 

          Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok  masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

          Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 S.M, merumuskan negara dalam bukunya  Politic, yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah  warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.

Pengertian Negara menurut para ahli:

Harold J.Laski

          Negara adalah suatu masyarakat yangdiintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian daripada masyarakat itu.

Max Weber

          Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Robert M. Mac Iver

          Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah.

Miriam Budiardjo

          Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan menurut peraturan perundang-undangan nya serta melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah.

2.      Tujuan Negara

1. Untuk memperluas kekuasaan.

2. Untuk menyelenggarakan ketertiban umum.

3. Untuk mencapai kesejahteraan umum.

Beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan negara :

          Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara  adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.

          Menurut  Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan tuhan.

          Menurut Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing.

          Menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

          Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. 

3.      Unsur-unsur Negara

a.       Rakyat

          Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat suatu negara adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan dari negara tersebut.

b.      Wilayah

          Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Wilayah Negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas dimana ngara yang bersangkutan dapat melaksanakan kedaulatannya. Wilayah suatu Negara dibagi  atas beberapa wilayah, yaitu: wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara.

c.       Pemerintah

          Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk menjapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara.

d.      Pengakuan dari negara lain

1. Pengakuan de facto, yaitu pengakuan atas fakta adanya negara.

2. Pengakuan de jure, yaitu pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum.

B.     TEORI TENTANG TERBENTUKNYA NEGARA

1. Teori kontrak social (Sosial Contract)

          Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat.

a. Thomas hobbes (1588-1679)

          Menurut hobbes kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada negara, atau keadaan alamiah (status naturalis, state of nature), dan keadaan setelah ada negara.

b. John locke (1632-1704)

          Berbeda dengan hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, john locke melihat nya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen yang baik, saling menolong antara individu-individudi dalam sebuah kelompok masyarakat.

c. Jean Jacques rousseau (1712-1778)

          Berbeda dengan hobbes dan locke, menurut rousseau keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk mengikatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik.



2. Teori ketuhanan (teokrasi)

          Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini ditemukan baik di timur maupun dibelahan dunia barat. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang dimiliki para raja berasal dari tuhan. Mereka mendapat mandat tuhan untuk bertakhta sebagai penguasa. Para raja mengklaim sebagai wakil tuhan didunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada tuhan, bukan kepada manusia.


3. Teori kekuatan

          Secara sederhana teori ini dapat di artikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (raison d’etre) dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok (etnis) atas kelompok tertentu dimulailah proses pembentukan suatu negara.

C.     BENTUK-BENTUK NEGARA

1.      Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: sentral dan otonomi

a.       Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.

b.      Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri.

2.      Negara Serikat (federasi)

Merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.

Dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan kedalam 3 kelompok:

a.       Monarki

Adalah model pemerintahan yang di kepalai oleh raja atau ratu.

b.      Oligarki

Pemerintahan yang di jalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

c.       Demokrasi

Bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilu.

D.     WARGA NEGARA INDONESIA

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis di Indonesia pasal 26 menyatakan sebagai berikut:

1) Yang menjadi warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara.

2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut undang-undang kewarganegaraan Indonesia(UUKI) 2006 mereka yang dinyatakan sebagai warga negara Indonesia adalah:

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara indonesia.

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia.

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia  dan ibu warga Negara asing.

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia.

e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia.

i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

k. Anak yang lahir diwilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

l. Anak yang lahir diwilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

m. Anak dari seorang ayah atau ibu  yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

E.     HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

          Hubungan negara dan warga negara ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.Secara jelas dalam UUD pasal 33, misalnya, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1); negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warganya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara



Materi selanjutnya dari BAB NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA

a. Hubungan Agama Dan Negara: Kasus Islam

b. Hubungan Negara Dan Agama: Pengalaman Islam Indonesia

c. Islam Dan Negara Orde Baru : Dari Antagonistic Ke Akomodatif

d. Islam Dan Negara Pasca Orde Baru : Bersama Membangun Demokrasi Dan Mencegah Disintegrasi Bangsa Bangsa.

______________________________________________________________________

Daftar Pustaka

A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2012. Pancasila,Demokrasi, HAM. Dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenadamedia Group.

Prof. Dr. Abdul Aziz Wahab, M.A dan Prof. Dr. Sapriya, M. Ed. 2011. Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung:Penerbit Alfabeta.

Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M. H. 2010. Ilmu Negara dalam konteks Negara hukum Modern. Yogyakarta : Anggota IKAPI DIY.

______________________________________________________________________________

DI SUSUN OLEH   :   YUSNIAR

NIM                     :  140602193

UNIT                    :  07

JURUSAN             :  EKONOMI SYARIAH

                               FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

                               UIN AR-RANIRY